Analisis Permasalahan Pembangunan (Tugas Ekonomi Pembangunan)

http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/24/13434130/Tengoklah.Masalah.Pendidikan.di.NTB.

Tengoklah Masalah Pendidikan di NTB

Senin, 24 Mei 2010 | 13:43 WIB

Analisis

Dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kita bisa berpijakpada pernyataan Daoed Joesoef tentang pentingnya suatu pendidikan : "Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia" . Artinya apa? bahwa Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan, maka dari itu saya bisa membantah kata-kata "Pendidikan bukanlah segalanya".

Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan, seharusnya bisa membuka akses terhadap pendidikan yang lebih luas sehingga semua kalangan masyarakat bisa menikmati pendidikan secara berkualitas dan murah atau bahkan gratis. Karena dengan fondasi pendidikan yang berkualitas  sejak dinilah maka aspek pembangunan di berbagai bidang lainnya akan berjalan beriringan.

Solusi lain yang bisa dikembangkan antara lain yaitu Pendidikan non formal. Lewat pendidikan luar sekolah kita bisa mencari jawabannya. Menurut uhar saputra,  dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada, seperti pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka. Kelanggengan lembaga-lembaga tersebut karena tumbuh dan berkembang, dibiayai dan dikelola oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat merasakan adanya kebermaknaan dari program-program belajar yang disajikan bagi kehidupannya, karena pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.

http://www.pikiran-rakyat.com/node/119267

8,59 Juta Penduduk Menganggur

Analisis:

Permasalahan pokok negara berkembang dalam pembangunan perekonomiannya tidak bisa dipisahkan dari masalah pengangguran. Dalam permasalahan pengangguran di Indonesia dalam berita diatas disebabkan oleh kurangnya kemampuan pemerintah dan swasta dalam mengeksplorasi kekayaan alam dengan baik dan efisien. Kesempatan kerja yang terbatas disebabkan ketidakmerataan pembangunan lapangan kerja dan juga ketimpangan pembangunan di daerah. Peran pemerintah dalam makro ekonomi meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal hingga 8 %, menurut Presiden Boston Institute for Developing Economies Gustav F. Papanek.

Pertumbuhan itu dapat dicapai dengan tiga langkah. Pertama, menambah dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi solusi cepat dalam penambahan pendapatan bagi rakyat miskin dan pembangunan infrastruktur rural.

Kedua, memperbesar ekspor mineral, minyak, gas, dan tanaman perkebunan yang hasilnya bisa digunakan untuk mendanai kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi rakyat miskin.

Ketiga, meningkatkan pangsa pasar dunia, terutama dari ekonomi yang menghasilkan lapangan pekerjaan seperti industri manufaktur.

Solusi ini merupakan solusi jangka pendek dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang, Papanek memberikan resep perbaikan sistem pendidikan. Karena dari data di atas kita ketahui karena semakin rendah tingkat pendidikan justru akan semakin banyak berkontribusi negatif terhadap tujuan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang tujuan akhirnya pencapaian kesejahteraan rakyat.

Program Subsidi Pupuk Langsung Tak Sesuai Harapan

Republika, kamis 7 oktober 2010

Analisis

Mengapa saya mengangkat topik ini sebagai isu permasalahan pembangunan? Alasannya sebenarnya berujung kepada ketidakmerataan yang merupakan salah satu faktor permasalahan pembangunan. Dalam era kapitalisasi ekonomi di berbagai sendi ekonomi kita, sepertinya tidak ada proteksi yang membantu petani dari krisisnya. Sebagai contoh petani di Indonesia di negara yang kaya akan potensi gas alamnya masih harus menanggung beban harga pupuk yang mahal, sedangkan jika saja potensi gas alam itu tidak di eksport ke luar negeri tentu harga pupuk akan sangat murah dan tidak langka di pasaran.

Kembali kepada permasalahan dalam berita Republika diatas, kembali petani harus merasakan ketidakseriusan pemerintah dalam menggraap program pertaniannya, belum ada upaya riil dan konsisten mengatasi kelangkaan pupuk ini. Maka dari itu perlu adanaya reschedule mekanisme pemberian subsidi pupuk ini, apakah program subsidi ini cukup efekrif atau tidak? Karena pemberian subsidi langsung ini menurut saya sangat rawan kebocoran. Dengan anggaran mencapai Rp 15 Triliun, saya khawatir justru bantuan ini tidak sampai langsung kepada petani.

Sebaiknya pemerintah belum saat melakukan program ini secara besar-besaran dahulu, lebih baik di ujicobakan terlebih dahulu dalam skup yang kecil, dan mengevaluasinya apakah bisa berjalan baik atau tidak.

http://www.pikiran-rakyat.com/node/90956

Jumlah Daerah Tertinggal Bertambah

Selasa, 09/06/2009 - 04:43

Analisis

Dalam berita di atas,  pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan pemekaran wilayah ini. Jangan sampai, pemekaran wilayah hanya dijadikan alat untuk tumbuhnya  celah kerumitan birokrasi bukan mempersempit kinerja pemerintah, lemahnya koordinasi antarinstansi termasuk penyaluran modal masih belum efektif sehingga sering sasaran. Tak semua daerah pemekaran sukses dalam pelaksanaannya karena masih kurangnya sumber daya pendukung,  membutuhkan biaya yang sangat besar juga membutuhkan sinergi dari berbagai pihak di berbagai tingkatan untuk mencapai kesuksesan daerah tertinggal.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan untuk kita bisa menetapkan suatu daerah sebagai kawasan tertinggal. Penilaian daerah tertinggal itu  antara lain pada jumlah kemiskinan yang bertambah, jumlah pengangguran meningkat, dan ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam berita di atas jelas sekali permasalahan daerah di Indonesia, pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa tertinggal ini sangat tidak memadai, bagaimana investasi akan berkembang di suatu daerah jika tidak didukung pembanguan infrastruktur yang baik.  Investasi tidak jalan akibatnya angka pengangguran akan bertambah dan kesejahteraan masyarakatpun akan menurun yang dampaknya kemiskinan akan semakin bertambah.

13 Juta Anak Putus Sekolah

Republika, kamis 7 Oktober 2010

Analisis

Masih tingginya anak yang putus sekolah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kegagalan pembangunan nasional. Kemiskinan masih menjadi kendala klasik angka putus sekolah, menurut data statistik sebagian besar anak putus sekolah berasal dari anak nelayan dan petani, yang taraf hidupnya jauh dari sejahtera. Di sini kita bisa melihat upaya pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pengatur negara, justru LSM yang lebih mencoba bergerak secara mandiri mengatasi problem ini.

Upaya penyadaran akan pentingnya pendidikan dasar ini, perlu ditingkatkan kepada orangtua siswa dan perlun adanya Undang-undang perlindungan anak yang melarang pekerja di bawah umur, karena alasan yang sering muncul anak putus sekolah karena tuntutan ekonomi. Pemerintah perlu menggiatkan perluasan lapangan kerja sehingga anak-anak bisa bersekolah dengan murah dan berkualitas.

Upaya yang bisa dilakukan Terkait penuntasan wajib belajar dapat ditunjukkan dari aspek pengembangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Peran lembaga Swadaya Masyarakat seperti GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) ini, walaupun kemampuannya masih minim dalam mengentaskan angka putus sekolah ini tetapi harus bisa lebih ditingkatkan jika kita hanya berpangkutangan kepada pemerintah saja, maka akan sulit mengentaskan akan putus sekolah ini.