Langsung ke konten utama


We’re be represented by the 12,49%




We’re be represented by the 12,49%

Kita mungkin sudah diwakili oleh orang lain yang menurut Badan Pusat Statistik pada maret 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia berkisar di 12,49%

Kita mungkin sudah diwakili oleh kerabat kita yang dikategorikan dalam kategori orang hampir miskin yang berjumlah 29,38 juta jiwa

Kita mungkin sudah diwakili oleh rekan kita yang menurut data Jamkesmas orang yang mengantri Raskin berjumlah 76,4 juta jiwa

Kemiskinan tetap menjadi ancaman menakutkan di negeri yang kaya raya sumber daya alamnya ini. Memang kita hidup dalam ketidakadilan. Dimana ketika para petani membanting tulang selepas shubuh sampai menjelang maghrib dikadali dengan harga gabah yang murah, para buruh yang diperas keringatnya oleh para pemilik modal bekerja dari pagi sampai larut malam untuk memenuhi target produksi, para guru yang mengajar dengan kesungguhan untuk mencerdaskan anak didiknya tak dihargai dengan wajar jerih payahnya. Nah, siapa yang dapat meragukan etos kerja mereka?

Mungkin kondisi lain bisa kita lihat ketika para job seekers yang kesulitan untuk mendapatkan haknya memperoleh pekerjaan karena negara ini abai menjalankan kewajibannya menyediakan lapangan pekerjaan. Sedangkan di sisi lain pemerintah begitu getol membela dan menghamba pada para pengusaha dan investor asing, semua regulasi dan kebijakan ekonomi dibuat senyaman mungkin untuk membuat mereka tetap bercokol di negeri ini dan tetap mengibaskan dollarnya masuk ke dalam kantong-kantong gendut birokrat di negeri ini.

Kapitalisme biang keroknya, nasib rakyat miskin terlunta-lunta sulit memenuhi kebutuhan pokoknya, apabila sekarang ketika “rencana gila” yang diusulkan pemerintah untuk menaikan harga BBM sewaktu-waktu akan terjadi, setelah pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan. Para tokoh politik yang banyak berkicau di televisi sepertinya lupa bahwa yang jadi masalah bukan lagi pasal 7 ayat 6a yang menjadi persoalan tetapi lebih tepatnya adalah LIBERALISASI MIGAS di negeri inilah yang seharusnya dilenyapkan. Kebijakan pengaturan barang tambang, BBM, dan gas bukanlah kebijakan yang bisa diputuskan dengan voting untuk memenuhi persepsi kebenaran dan keadilan versi demokrasi. Benarnya, migas dan barang tambang lain harus dikelola negara dan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri.

Sebenarnya, kalau mau jujur dan bisa berpikir lebih objektif lagi pemerintah di negeri ini, Islam sudah membekali kita menyelesaikan permasalahan ini. Ya, pastinya Islam akan menghilangkan kepemilikan individu termasuk perusahaan asing untuk menguasai dan memilki barang tambang yang mempunyai jumlah sangat besar. Apabila dikuasai sekelompok individu saja migas ini akan menyebabkan orang lain sulit mengakses migas, tambang, dan gas. Ya, tak perlu lagi kita melakukan inisiatif yang keliru dengan menandatangani kontra karya yang merugikan negara. Islam akan mengatur migas untuk semata-mata kesejahteraan rakyatnya bukan untuk membahagian segelintir kapitalis asing berkedok perusahaan MNC (Multi National Company). Konsep bisa seperti ini boleh saja mereka terlibat dalam eksplorasi pengelolaan minyak kita, tetapi hanya bertindak sebagai operator saja dengan akad ijarah bukan sebagai pemilik yang bebas memperjualbelikan barang tambang kita untuk mereka kuasai sendiri.

Dari salah satu contoh salah kaprah pengelolaan sumber daya alam di atas saja. maka bukan kebutulan namanya orang mati kelaparan di atas hamparan ladang minyak di negeri ini apalagi sampai lebih dari 100 juta orang karena salah urus pengelolaan minyak kita dan akibat bodoh-nya penguasa di negeri mengurusi urusan rakyatnya. Kemiskinan di negeri ini adalah bukan suatu kebetulan namanya atau sesuatu yang semestinya terjadi (sunatullah) tetapi ini merupkan kemiskinan yang tercipta dan terencana secara sistemis mematikan penghidupan rakyat sendiri. Ganti rezim khianat,bohong, dan dzolim ganti sistem kapitalisme yang rusak dan kufur. Sambut Islam sebagai solusinya...

Sumber Gambar:http://www.google.com/imgres?q=orang+miskin&num=10&hl=en&safe=active&biw=1280&bih=709&as_qdr=all&tbm=isch&tbnid=Se_yIsVxAYV-OM:&imgrefurl=http://www.islamtimes.org/vdcb9fba.rhb95pnqur.html&docid=sTqRXplbJMuc9M&imgurl=http://www.islamtimes.org/images/docs/000049/n00049329-b.jpg&w=971&h=690&ei=at38T-6PJsnwrQfTheDXBg&zoom=1


Komentar

Postingan populer dari blog ini

UTS Ekonomi Publik

1.      -  Peranan atau campur tangan pemerintah dalam suatu perekonomian sering didasarkan pada argumentasi Kegagalan Mekanisme Pasar.Tetapi dengan semakin besarnya peranan pemerintah (Birokrasi) menyebabkan terjadinya inefisiensi produksi dan high cost economy. Jelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mekanisme pasar dan kegagalan birokrasi ? Untuk perekonomian Indonesia, sebaiknya menggunakan sistem yang mana ? Jawab: Kegagalan Pasar (market failure) terjadi ketika market equilibrium tidak efisien (inefficient market equilibrium) terjadi, yang menghasilkan terlalu sedikit atau terlalu banyak dalam menggunakan sumberdaya dalam produksi barang & jasa. Faktor penyebab kegagalan pasar a.        Kegagalan dari persaingan (failure of competition). b.         Adanya barang publik (public good). Teradapat beberapa jenis barang yang tidak seorangpun yang...

Sektor Pertanian dan perannya dalam perekonomian Indonesia

Struktur perekonomian Indonesia tentang bagaimana arah kebijakan perekonomian Indonesia merupakan isu menarik . Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi ( Firmanzah , 2010 ). Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan ra...

Faktor Penyebab Kegagalan Pasar

Oleh: Saeful Fachri Kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien; serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Bidang-bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro, meliputi pembahasan mengenai keseimbangan umum (general equilibrium), keadaan pasar dalam informasi asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Juga mendapat perhatian ialah pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem pasar. Terdapat 6 (enam) faktor penyebab kegagalan pasar yaitu: a. Kegagalan dari persaingan (failure of competition). b. Adanya barang publik (public good). barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti: konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya; dan noneksklusif berarti semua orang berhak menikmati manfaat da...